Objek dan Prosedur Revaluasi Aktiva Tetap

image

Objek dan Prosedur Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi aktiva tetap merupakan frasa yang tidak asing pada kisaran tahun 2015 hingga 2016. Hal ini dikarenakan paket kebijakan ekonomi yang disusun oleh pemerintah yang diterbitkan pada masa tersebut dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi. Secara garis besar penilaian kembali aktiva tetap bermanfaat untuk mengurangi tarif PPh untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan penilaian kembali.

Wajib pajak bisa mendapatkan keringanan tarif PPh, mulai dari 3% hingga 6%, jika mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap pada periode 20 Oktober 2015 hingga 1 Desember 2016. Nantinya keringanan tarif akan menyesuaikan kapan permohonan tersebut diajukan. Namun demikian, syarat utama yang harus dipenuhi adalah pelunasan pajak penghasilan yang bersifat final yang diajukan.

Revaluasi aktiva tetap dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau ahli penilai yang telah mendapat izin dari Pemerintah. Nilai aktiva tetap yang ditetapkan harus mengacu pada nilai pasar atau nilai wajar dari aktiva tetap yang berlaku tersebut. Wajib pajak juga diperbolehkan untuk melakukan penilaian aktiva tetap ini, dengan syarat perhitungan yang nantinya diberikan pada DJP harus tetap ditinjau oleh KJPP.

Wajib Pajak yang Mengajukan Permohonan

Jika dilihat, terdapat beberapa jenis wajib pajak yang diperbolehkan mengajukan penilaian kembali aktiva tetap yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

  • Wajib pajak badan
  • Wajib pajak Bentuk Usaha Tetap
  • Wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan
  • Wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat
  • Wajib pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aktiva tetap oleh KJPP belum melewati waktu 5 tahun terhitung sejak peniaian kembali aktiva tetap terakhir (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008).

Objek Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap

Untuk objek pajak yang dimaksud pada bahasan ini sendiri bisa dilakukan pada beberapa pajak, yaitu:

  • Sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud.
  • Objek pajak yang terletak atau berada di Indonesia.
  • Objek pajak yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
  • Objek pajak yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun.

Prosedur Pengajuan Permohonan

Ketika melakukan pengajuan permohonan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan dengan menggunakan hasil penilaian kembali berdasar nilai pasar, maka wajib pajak harus melampirkan beberapa dokumen, diantaranya:

  • Permohonan tertulis (ke Kepala Kanwil DJP lewat KPP)
  • Berkas bukti pelunasan PPh atas penilaian kembali aktiva tetap
  • Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali
  • Salinan surat izin usaha KJPP atau ahli penilai yang telah dilegalisir oleh instansi pemerintah berwenang
  • Laporan penilai aktiva tetap oleh KJPP atau ahli penilai
  • Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum revaluasi dilakukan

Permohonan penilaian kembali aktiva tetap bagi wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang diajukan dengan menggunakan perkiraan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap menurut wajib pajak, harus melampirkan dokumen berikut:

  • Permohonan tertulis (kepada Kanwil DJP lewat KPP)
  • Berkas bukti pelunasan PPh atas perkiraan penilain kembali aktiva tetap
  • Daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali serta perkiraan nilainya

Selain berkas di atas, berikut berkas tambahan yang juga diperlukan oleh wajib pajak:

  • Bukti pelunasan PPh atas penilaian kembali aktiva tetap dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang
  • Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali
  • Salinan surat izin usaha KJPP atau ahli penilai yang dilegalisir oleh instansi pemerintah terkait
  • Laporan penilaian aktiva tetap oleh KJPP atau ahli penilai
  • Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilain kembali aktiva tetap

Penilaian Kembali dengan Selisih Perhitungan

Ada kalanya perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dan KJPP atau ahli penilai memiliki selisih karena satu dan lain hal. Jika hal ini terjadi, sebenarnya wajib pajak tidak perlu bingung. Terdapat prosedur yang bisa digunakan.

Ketika terjadi selisih dimana penilaian kembali yang dilakukan KJPP lebih tinggi, maka selisih perhitungannya akan dihitung dengan tarif pada periode selanjutnya. Misal penilaian kembali dilakukan pada periode tarif 3%, kemudian terdapat selisih ketika dilakukan peninjauan oleh KJPP, maka kelebihan tersebut dikenakan pajak 4%.

Sebaliknya, jika penilaian yang dilakukan KJPP dan wajib pajak terjadi selisih namun lebih kecil, maka jumlah selisihnya akan dikalikan tarif pajak yang berlaku pada periode tersebut. Hasil akhir dari perhitungan kemudian dapat menjadi insentif yang diklaim oleh wajib pajak sebagai pajak tidak terutang.

Kami KJA Ashadi dan Rekan menyediakan Konsultan Pajak untuk membantu Anda menyelesaikan masalah Perpajakan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak kami di bawah ini.

 

HUBUNGI KAMI :

Hotline : (021) 22085079

Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)

CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813

Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

Mon, 24 Jun 2019 @12:30


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 KJA ASHADI DAN REKAN · All Rights Reserved
powered by sitekno